Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro menyoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang reshuffle kabinet usai Tri Rismaharini dan Pramono Anung mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM). Baginya, jabatan menteri merupakan tugas negara.
Seno berkata, PDI Perjuangan turut membantu Presiden Jokowi dalam merancang pemerintahan selama dua periode. Ia pun berkata, kader PDI- Perjuangan akan menjalani tanggung jawab hingga akhir bila ditunjuk kembali untuk mengisi kursi kabinet yang kosong.
ADVERTISEMENT
"Artinya pada saat tugaskan menjadi menteri, maka fungsi yang dilaksanakan adalah fungsi tugas kenegaraan, sehingga kalau misalnya kami diberikan penugasan tersebut, sebagai kader partai tentu harus melaksanakan hingga tuntas tanggung jawabnya," tutur Seno saat dihubungi, Sabtu (7/9/2024).
Kendati demikian, Seno tak persoalkan bila kader PDI Perjuangan yang masih duduk di kabinet harus terkena reshuffle. Pasalnya, kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogtatif presiden.
"Apabila ada keinginan untuk memberhentikan kader-kader kami di dalam jabatan resmi kenegaraan tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden, silahkan saja jika merasa sudah tidak memerlukan pemikiran kerja dan jasa dari para kader kami," ucap Seno.
"Tetapi jika tidak, kami akan melaksanakan tanggung jawab hingga tuntas. Kader berkat partai diminta untuk berkomitmen dengan melaksanakan tugas negara sampai tuntas, pertanggungjawab sampai tuntas," imbuhnya.
Lebih lanjut, Seno pun menjelaskan alasan dua kadernya yakni Risma dan Pramono memilih mundur dari kabinet lantaran tak ingin membagi fokus di dua tanggung jawab berbeda. Apalagi, kata dia, Risma dan Pramono ditugaskan langsung maju di Pilkada 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri 
"Kami tidak ingin terbagi fokusnya dengan melaksanakan dua tanggung jawab sekaligus yang sama-sama penting. Maka tentu saja saat ditugaskan menjadi kepala daerah memutuskan untuk mundur, Mas Pram misalnya kemudian juga Bu Risma," ucap Seno